ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PELAKSANAAN KEPMENPAN NO. 63 TAHUN 2003 DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT DI KOTA BIMA NTB

##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Published Feb 11, 2020
Download
PDF (Bahasa Indonesia)
Statistic
Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Administrasi Negara

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Darwis .
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Mukhlis Ishaka
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Mbojo Bima

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rendahnya pelayanan prima bidang pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di Kota Bima.  Pendekatan penelitian dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari prinsip: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Sedangkan pelayanan prima dengan prinsip: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan. Metode yang digunakan adalah explanatory survey dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengujian hipotesis dan mengintepretasikan data secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa implementasi kebijakan terhadap pelaksanaan pelayanan prima di bidang kebutuhan dasar masyarakat di Kota Bima, diperoleh pengaruh sebesar 47%, sedangkan variabel lain yang tidak diteliti yakni sebesar 53%.Kriteria yang paling besar pengaruhnya dari implementasi kebijakan adalah sumberdaya (17%) sedangkan yang paling kecil adalah disposisi (7%).

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Author Biographies

Darwis ., Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Program Studi Pendidikan Sosiologi

Mukhlis Ishaka, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Mbojo Bima

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

References

  1. Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
  2. Arikunto, Suharsimi.1998. Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek. Jakarta : Rineka Cipta
  3. Edward III,C.George,2001.Implementasi Kebijakan Publik. Terjemahan Widodo. Jakarta : Sinar Grafika.
  4. Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yojakarta: GayaMedia.
  5. Jones,Charles O.1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
  6. ______________. 1991. Administrasi Publik: Efektifitas Implementsi kebijakan. Yogyakarta: UGM Press.
  7. Mahmudi, 2005. Manajemen Kerja sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
  8. Mailer, Delbert C.1983.Handbook of Research and Social Measurement. New York : Longman.
  9. Mohamad, Ismail. 2003. Pelayanan Publik Dalam Era Desentralisasi.Makalah Seminar Di Bappenas Jakarta Pusat
  10. Pamudji,S. 1994. Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik. Jakarta : Widyapraja.
  11. Sedarmayanti. 2000. Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi. Bandung :Mandar Maju.
  12. ___________. 2012.Good Governance & Good Corporate Governance. Bagian Ketiga Edisi Revisi.Bandung : Mandar Maju.
  13. Sugiyono.1994. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
  14. ________. 1997. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
  15. Tangkilison, Hessel Nogi. 2007. Manajemen Publik.
  16. Cetakan ke dua. Jakarta: Grosindo.
  17. Udoji, Chief. J O. 1981.The African public servant As a Public Policy in Africa.Addisabedda : African Assosiation for Public Admnistration and Management.
  18. Wahab, Abdul Solihin. 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implemetasi Kebijaksanaan Negara.Jakarta : Bumi Aksara.
  19. Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi. Surabaya : Insan Cendekia. (DI BAB I TAHUN 2005)
  20. Dokumen-dokumen:
  21. Menpan RI, 2003. Keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  22. Undang – undang Otonomi Daerah 2004. PT Arkola Surabaya.